[ Back ]     [ Comments ]     [ Print ]

News Admin
 
Date
 20/07/2020
News Provider
 Siti Safura Masiron
News Source
 www.infosawit.com
Headline
 Kini Penerbitan Sertifikat ISPO Sawit Dilakukan Lembaga Sertifikasi


20.07.2020 (www.infosawit.com) - InfoSAWIT, JAKARTA - Selaku regulator, pemerintah tidak akan lagi melakukan intervensi pada proses penilaian dan penerbitan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Ini sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Presiden (Perpres) No.44 Tahun 2020, dimana kewenangan untuk menerbitkan sertifikat ISPO tersebut kini aka berada ditangan Lembaga Sertifikasi (LS).



“Sesuai Perpres 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertfikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia maka Lembaga Sertifikasi lah yang bertindak sebagai eksekutor dalam menerbitkan sertifikat ISPO,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko, Musdhalifah Machmud, dalam seminar online yang diikuti InfoSAWIT, Rabu (15/7/2020).



Lebih lanjut tutur, Musdhalifah, selaku regulator pemerintah hanya akan memfasilitasi regulasi, melakukan monitoring dan evaluasi, serta tidak melakukan intervensi dalam proses penilaian dan penerbitan sertifikat, Ini dilakukan untuk menjamin adanya independensi.



Sementara diungkapkan Dirjen Perkebunan, Kasdi Subagyono, dalam rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang saat ini sedang dimatangkan, kepemilikan sertifikat ISPO ini wajib untuk perusahaan perkebunan dan diberikan masa adapsasi 5 tahu untuk kewajiban sertifikasi ISPO bagi para petani kelapa sawit.



Selain itu, prinsip dan kriteria pekebun (tidak dibedakan antara petani plasma dan petani swadaya).  Sertifikasi ISPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi dan disahkan oleh pimpinan LS.  Dalam rancangan Permentan itu juga diatur kelembagaan ISPO yang terdiri dari Dewan Pengarah yang diketuai oleh Kemenko Perekonomian dan Komite ISPO yang diketuai oleh Menteri Pertanian.



Dewan Pengarah ISPO  beranggotakan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Perindustrian, serta Menteri Perdagangan. Dewan Pengarah ini bertugas, menyusun kebijakan  pengembangan dan standar Sistem Sertifikasi ISPO;  melakukan pengawasan dan evaluasi  pelaksanaan sertifikasi ISPO; serta membentuk dan menetapkan Komite Sertifikasi ISPO.



Adapun Komite Sertifikasi ISPO beranggotakan unsur pemerintah, profesional, akademisi, KAN  ALSI, pemantau independen, dan narasumber utama (prominent). Tugasnya adalah menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengarah; menyusun dan mengembangkan Sertifikasi ISPO; melakukan pembinaan kepada unit usaha kelapa sawit (auditee); mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi proses sertifikasi ISPO; membangun sistem informasi kelapa sawit berkelanjutan; dan melakukan kerjasama dengan KAN dalam rangka akreditasi Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO. (T2)






https://www.infosawit.com/news/10074/kini-penerbitan-sertifikat-ispo-sawit-dilakukan-lembaga-sertifikasi



ECONOMICS & INDUSTRY DEVELOPMENT DIVISION
Malaysian Palm Oil Board ( MPOB ) Lot 6, SS6, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.
Tel : 603 - 7802 2800 || Fax : 603 - 7803 3533